Makalah PGRI

Diposkan oleh Burhanuddin NurHuda on 04.49


MAKALAH  KE-PGRI-AN
PGRI DI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
Dosen pengampu: Drs. Soepoyo Ristiyanto






Disusun oleh:
1. Ana Marita                                     (11144600122)
2. Novi Dwi Ambarwati                     (11144600131)
3. Burhanuddin Z.N                           (11144600148)
4. Deni Yudha Pradana                      (11144600154)
Kelas A4-11

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2012
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah tentang “PGRI Di Masa Demokrasi Terpimpin” guna memenuhi tugas mata kuliah KE-PGRI-AN yang diampu oleh Drs. Soepoyo Ristiyanto.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan makalah ini. Penulis berharap makalah  ini dapat bermanfaat bagi  pembaca.





Yogyakarta, 07 April 2012


Penulis










BAB
PEMBAHASAN

1.      PGRI pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Sebelum masa demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami perpacahan pada masa PKI. Namun akhirnya dapat ditumpas. Setelah itu sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin yaitu kepala pemerintahan sekaligus menjadi  kepala negara. Sehingga keluarlah dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959.
Isi dari Dekrit tersebut antara lain:
  1. Pembubaran Konstituante
  2. Pemberlakuan kembali UUD '45 dan tidak berlakunya UUDS 1950
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan keluarnya dekrit presiden diharapkan dapat mengobati penderitaan, perpecahan dalam kehidupan sebagai akibat dari kehidupan pemerintah yang diktator  diharapkan dengan adanya demokrasi terpimpin ini diharapkan masyarakat dapat lebih maju. Pada kongres IX di Surabaya bulan Oktober /November 1959, Soebandri dkk. Melancarkan politik adu domba diantara para kongres, terutama pada waktu pemilihan Ketua Umum. Usaha tersebut tidak berhasil, ME. Sugiadinata terpilih lagi sebagai Ketua Umum BP PGRI. Isi dari kongres IX yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober- 4 November 1959 adalah:
1.      Adapun susunan PG PGRI sebagai berikut:
Ketua umum                                                   : M. E. Subiadinata
Ketua 1                                                           : M. Hoesein
Ketua 11                                                         : Soebandri
Ketua umum                                                   : Soekarno prawira
Panitia umum dan keuangan                           : A. Zachari
Panitia perburuhan                                          : Moejono
Panitia pendidikan                                          : L. Manusama
Panitia keuangan                                             : A.zachari
Panitia organisasi                                            : Moersid idris
Panitia social/ekonomi                                    : Ismartojo
Komisaris umum urusan perburuhan               : A.  Sanoesi
Komisaris umum urusan pendidikan               : A. H. Harahap
Komisaris umum urusan perburuhan               : Alam  Sjahroddin
Komisaris umum urusan keuangan                 : Nj.Soenardi .
2.      Bulan-bulan setelah kongres IX mengalami kemacetan dan ini bukan karena iuran yang kecil (150). Tetapi karena kemacetan dana dari jawa tengah sampe Jawa Timur. Dari setiap cabang PB. PGRI kedua propinsi tersebut telah diserobot oleh pengurus daerah yang pro PKI. Meskipun demikian kegiatan PGRI tetap berjalan demi upayanya memperjuangkan nasib para guru.
3.      Masalah dukungan PGRI terhadap masuknya PSPN ke dalam soksi yang diputuskan dengan 12 suara  pro lawan 2 suara yang pada hakekatnya tidak mengubah kekompakan pada PB PGRI. Hal ini disebabkan pada kejelasan semua pihak pada saat itu. Bahwa  dukungan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi jika dua syarat oleh PB, PGRI, yakni ‘’soksi bukan merupakan vaksentral dan nama soksi harus dig anti ‘’ tidak terpenuhi.

2. Lahirnya PGRI Non-Vaksentral/PKI
Periode tahun 1962-1965 merupakan episode yang sangat pahit bagi PGRI. Dalam masa ini terjadi perpecahan dalam tubuh PGRI yang lebih hebat dibandingkan dengan pada periode sebelumnya. Penyebab perpecahan itu bukan demi kepentingan guru atau profesi guru, melainkan karena ambisi politik dari luar dengan dalih”machsovorming enmachsaanwending” (pembentukan kekuatan dan penggunaan kekuatan). Perpecahan tersebut benar-benar  bersifat prinsipil bagi dunia pendidikan karena lebih menyangkut masalah keselamatan cita-cita proklamasi 17 Agustus dan generasi baru, yaitu:
a.       Perpecahan dikalangan guru berakibat perpecahan dikalangan peserta didik (generasi baru).
b.      Mengancam keselamatan dan cita-cita  proklamasi 17 Agustus 1945 dengan digagasnya  sistem pendidikan panca cinta dan panca tinggi oleh PKI.
Ada dua orang PGRI yang menamakan dirinya PGRI Nonvaksentral/PKI yaitu Moejono dan Soebari asal Jawa Timur. Berusaha memasukan Panca Cinta dalam kongres X PGRI di Jakarta yang pada akhirnya dilakukan suatu tindakan pengkhianatan yang mengakibatkan perpecahan terbuka di dalam tubuh PGRI. Suatu tindakan lainnya mereka berhasil memasukan Godfried Macan dan Abdullah S. Soepardi menjadi ketua dan wakil ketua panitia pemilihan pengurus besar. Tetapi Goldfried  terbukti termasuk salah seorang penandatanganan “surat selebaran fitnah”, sehingga timbul protes dari sidang pleno, sehingga Goldfied akhirnya dikeluarkan dari panitia. Selain itu juga terjadi perbedaan ideologis yang sangat prinsipil antara PGRI dengan penyusup (PKI). Presiden juga telah mengeluarkn Penpres No. 19 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pendidikan Nasional Pancasila, namun tidak berhasil. Dengan turun tangannya pemerintah ketegangan berkurang. Hal itu memberi hikmah kepada PGRI  karena dapat mengetahui kesadaran politik dan kesadaran guru-guru pancasilais di satu pihak dan adanya kristalisasi guru-guru yang ideologi komunis dipihak lain. Dengan demikian memudahkan usaha pembersihan di lingkungan pendidikan setelah terjadinya kudeta G30 S/PKI.
Setelah PKI melakukan berbagai cara untuk memecahbelah PGRI justru PGRI semakin kokoh dan kuat, dengan usaha tersebut teryata memberi  keuntungan pada pihak PGRI. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain:
a.       Sepeninggalan Soebandri-Moejono dkk, PGRI menjadi suatu organisasi yang kompak serta yakin dan setia kepada falsafah pancasila.
b.      Pengkhianatan yang dilakukan Soebandri-Moejano dkk, yang pada awalnya dikira akan memecah belah PGRI serta dapat mengurangi jumlah anggotanya teryata tidak. Justru ha tersebut mengubah rasa persatuan dan solidaritas dikalangan teman-teman guru pancasialis yang semulah acuh tak acuh terhadap PGRI menjadi bersemangat kembali memperkokoh organisasi PGRI.
Berbagai tindakan sabotase yang dilakukan oleh tokoh-tokoh PGRI Nonvaksentral/ PKI akhirnya dapat diselesaikan. Perbutan Soebandri dkk beserta 25.000 Guru dijawa harus menerima sanksi dan pengamanan. Tahun 1966 PGRI Nonvaksentral/ PKI dinyatankan sebagai Ormas terlarang.

3.Partisipasi PGRI dalam menumpas G30S/PKI
Cara yang ditempuh adalah para pengurus dari pusat dan daerah mengeluarkan instruksi  kepada cabang-cabang untuk segera membersikan tubuh organisasi dari Oknum / Guru PKI. Proses yang ditempuh adalah pemriksaan dan penindkan oleh yang berwajib.
4.  Pemecatan Massal Pejabat Departemen P&K (1964)
Pidato inangrasi Dr.Busono Wiwoho pada rapat pertama Majelis Pendidikan Nasional (Mapenas) dalam kependudukannya sebagai salah seorang wakil ketua, menyarankan agar Pancawardhana diisi dengan moral “panca cinta”. Sistem pendidikan pancawardhana dilandasi dengan prinsip-prinsip:
1)      Perkembangan cinta bangsa dan cinta tanah air,moral nasional / internasional/ke agamaan ,
2)      Perkembangan kecerdasan,
3)       Perkembangan emosional – artistrik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin
4)      Perkembangan keprigelan atau kekerajinan tangan dan,
5)      Perkembangan jasmani.
Moral panca cinta meliputi:
a.       Cinta nusa dan bangsa
b.      Cinta ilmu pengetahuan
c.       Cinta kerja dan rakyat yang bekerja
d.      Cinta perdamaian dan persahabatan antar bangsa-bangsa
e.       Cinta orang tua.

4. usaha PGRI melawan PGRI non vaksentral/PKI
Isi dari Dekrit tersebut antara lain:
1.      Pembubaran Konstituante
2.      Pemberlakuan kembali UUD '45 dan tidak berlakunya UUDS 1950
3.      Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Dengan keluarnya dekrit presiden diharapkan dapat mengobati penderitaan, perpecahan dalam kehidupan sebagai akibat dari kehidupan pemerintah yang diktator  diharapkan dengan adanya demokrasi terpimpin ini diharapkan masyarakat dapat lebih maju. Presiden telah mengeluarkn Penpres No. 19 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pendidikan Nasional Pancasila, namun tidak berhasil.
Dengan turun tangannya pemerintah ketegangan berkurang. Hal itu memberi hikmah kepada PGRI  karena dapat mengetahui kesadaran politik dan kesadaran guru-guru pancasilais di satu pihak dan adanya kristalisasi guru-guru yang ideologi komunis dipihak lain. Dengan demikian memudahkan usaha pembersihan di lingkungan pendidikan setelah terjadinya kudeta G30 S/PKI.
Setelah PKI melakukan berbagai cara untuk memecahbelah PGRI justru PGRI semakin kokoh dan kuat, dengan usaha tersebut teryata memberi  keuntungan pada pihak PGRI. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain:
a.       Sepeninggalan Soebandri-Moejono dkk, PGRI menjadi suatu organisasi yang kompak serta yakin dan setia kepada falsafah pancasila.
b.      Pengkhianatan yang dilakukan Soebandri-Moejano dkk, yang pada awalnya dikira akan memecah belah PGRI serta dapat mengurangi jumlah anggotanya teryata tidak. Justru ha tersebut mengubah rasa persatuan dan solidaritas dikalangan teman-teman guru pancasialis yang semulah acuh tak acuh terhadap PGRI menjadi bersemangat kembali memperkokoh organisasi PGRI.
Berbagai tindakan sabotase yang dilakukan oleh tokoh-tokoh PGRI Nonvaksentral/ PKI akhirnya dapat diselesaikan. Perbutan Soebandri dkk beserta 25.000 Guru dijawa harus menerima sanksi dan pengamanan. Tahun 1966 PGRI Nonvaksentral/ PKI dinyatankan sebagai Ormas terlarang. Cara yang ditempuh adalah para pengurus dari pusat dan daerah mengeluarkan instruksi  kepada cabang-cabang untuk segera membersikan tubuh organisasi dari Oknum / Guru PKI. Proses yang ditempuh adalah pemriksaan dan penindkan oleh yang berwajib.

5. PGRI pasca peristiwa G30S/PKI
Setelah PKI dapat teratasi PGRI mulai kembali normal, namun PGRI tidak mau menyebut dirinya “serikat buruh” karena awal kelahiran PGRI melaksanakannya kerjasama dengan berbagai organisasi buruh. Pada dasarnya identitas PGRI sendiri bersifat unitaristik, independen, dan non-partai politik.          

Isi pidato tersebut menimbulkan pertentangan dan kegelisahan dikalangan pendidik. Dilingkungan Departemen PP & K, polemic itu makin meruncing ketika dalam Rapat Dinas tanggal 23 Juli 1964 Menteri P & K, Prof. Dr. Prijono (1957-1966) memancing kembali suasana polemik tersebut. Akibatnya  pembantu mentri, Tartib Prawirodiharjo, meninggalkan rapat karena dituduh mengkhianati Menterinya. Karena heboh mengenai pemecatan 27 orang pejabat berkenaan dengan isi Moral Pendidikan Pancawardhana, akhirnya Presiden membentuk sendiri panitia dengan nama “Panitia Negara Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana”. Panitia ini diberi tugas untuk menyampaikan pertimbangan tentang “Pemecatan Massal”, ke-27 orang tersebut dinyatakan tidak bersalah dan orang-orang anti PKI.


BAB
PENUTUP

Kesimpulan dari sejarah PGRI dimasa demokrasi Terpimpin yaitu :
1.      Mengetahui sejarah PGRI dimasa demokrasi terpimpin
2.      Mengetahui hambatan-hambatan yang di alami PGRI dalam melawan PKI
3.      Mengetahui kejahatan PKI dalam memecah belah PGRI
4.      Mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh anggota PGRI dalam melawan PKI
5.      Mengetahui seberapa kuat dan kokoh PGRI dalam melawan PKI














DAFTAR PUSTAKA

Drs. Wurjanto, Mac. Wiidji.  2011.  KE-PGRI-AN. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.
www. Demokrasi terpimpin. Com

0 komentar:

Poskan Komentar